Oleh: drahani | Februari 14, 2008

Gugatan Malpraktik Terhadap

Tiga Rumah Sakit Kandasinsidenkabdbd.gif

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan malpraktek yang dilayangkan terhadap tiga rumah sakit. Majelis hakim yang diketuai Cicut Sutiarso menilai gugatan malpraktek yang diajukan Indra Syafri Yacub, istri korban yang bernama Adya Vitry Harisusanti terhadap Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pelni Petamburan (Pelni) dan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI), terlalu prematur.

“Sampai diajukannya gugatan, belum dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi atas diri pasien tersebut sehingga belum diketahui sebab-sebab kematiannya,” kata Sugito, salah satu hakim anggota saat membacakan putusan tersebut di PN Jakarta Pusat, Kamis (30/9). Menurut hakim, penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas gugatan perbuatan melawan hukum itu.

Gugatan ini berawal ketika Adya Vitry Harisusanti mengalami muntah darah 20 Oktober 2002. Ia kemudian dibawa ke RS Azra Bogor dan sempat diopname. Pasien ini kemudian diperbolehkan pulang keesokkan harinya. Tak lama kemudian, pasien ini kembali mengeluh sakit di bagian kandungannya dan dibawa ke RS Sukoyo. Ia divonis menderita kista bagian di kanan dan kiri kandungannya setelah melalui pemeriksaan USG dan kemudian dirujuk ke RS PMI Bogor.

Adya lalu masuk RS PMI Bogor pada 10 November 2002 dan mendapat tindakan medis yang dianggap membingungkan karena tidak adanya informasi yang jelas. Pasien ini diberikan transfusi darah 300 cc padahal hasil lab menunjukkan kadar hemoglobin (HB)-nya masih normal. Dokter juga me-rontgen di bagian dada, padahal menurut penggugat, istrinya menderita sakit dibagian perut.

RS PMI, menurut Indra, juga dinilai telah melakukan kelalaian medis yang merugikan kondisi pasien. Pasien harus menunggu 1,5 jam dari jadual yang seharusnya dan tanpa alasan yang jelas operasi kista itu akhirnya batal dilakukan, pada 14 November 2002 karena dokter tak datang. “Tidak jadinya pelaksanaan operasi ini berakibat fatal pada kondisi fisik dan mental yang memperparah dan penyakit almarhum,” kata Erna Ratnaningsih, penasehat hukum penggugat.

Selama 14 hari tanpa penjelasan yang memadai mengenai kondisi istrinya, Indra kemudian memindahkannya ke RS Pelni Petamburan. Adya kembali ditransfusi darah 500 cc. Namun hingga dirawat di rumah sakit tersebut, dokter ternyata belum mampu menghentikan pendarahan terus menerus yang diderita pasien itu.

Pemeriksaan di bagian kandungan juga menurut penggugat tidak dilakukan secara pantas dan melanggar etika kedokteran. Menurut Indra, dokter langsung memvonis istrinya terkena tumor miom (myoma) tanpa pemeriksaan lebih jauh seperti USG. Istrinya yang tanpa ditemani itu, menurutnya sangat ketakutan dan menderita depresi luar biasa. Setelah pemeriksaan USG ternyata tidak ditemukannya pendarahan di bagian kandungan dan tumor.

Karena tidak puas, Indra lalu meminta rujukan ke RSCM. Adya kemudian dirawat di RSCM pada 17 Desember 2002. Ia diminta menceritakan seluruh tindakan medis yang pernah dilakukan sebelumnya. Dokter RSCM yang menangani Adya cukup terkejut dengan apa yang dilakukan dokter sebelumnya. Setelah di diagnosa melalui radiologi nuklir ternyata ditemukan kebocoran sebanyak dua lubang di bagian usus Adya. Dokter pun memutuskan untuk mengoperasi dengan pemasangan alat CVP (Central Vena Presure).

Ternyata pemasangan alat yang dilakukan dokter sebelumnya, berakibat fatal dan menyebabkan kematian Adya.

Pemasangan alat melalui jarum suntik berukuran besar itu yang dilakukan melalui pembiusan itu ternyata tidak berhasil. Darah mengalir sesaat jarum suntik itu ditusuk ke tabung CVP dan membuat Adya semakin kritis. Alat itu ternyata, menurut Indra dipasang tidak pada tempatnya. “Darah yang muncrat adalah darah segar yang berasl dari arteri jadi bukan masuk ke vena,” katanya. Adya menghembuskan nafas terakhirnya 10 menit kemudian.

Putusan majelis hakim ini membuat kecewa pihak penggugat.

Penasihat hukum Indra, Erna Ratnaningsih menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihaknya. Selain itu ia menilai dalam gugatan perbuatan hukum, otopsi bukanlah satu-satunya alat bukti. “Tidak ada seorang ahli pun mengatakan otopsi harus dilakukan,” katanya.

Ia menyatakan akan banding atas putusan itu dan mengadukan kasus ini ke pihak kepolisian dalam waktu dekat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: